Minyak tanah dan konversi gas membingungkan warga

4 02 2008

naja.jpgimg_3923.jpgimg_3923.jpgimg_3923.jpgimg_3923.jpgJika kita melintas di jalan dan melewati agen/pangkalan minyak tanah di kota Bogor akhir-akhir ini maka kita akan mendapati pemandangan antrian panjang warga masyarakat beserta jeriken untuk membeli minyak tanah.Pemandangan seperti itu tidak hanya terjadi di satu agen/pangkalan tetapi terjadi hampir di seluruh agen/pangkalan minyak tanah di kota Bogor. Beberapa hari terakhir kebutuhan bahan bakar minyak tanah semakin sulit di peroleh di kota maupun kabupaten Bogor. Menurut beberapa pemilik agen/pangkalan minyak tanah kelangkaan minyak tanah ini mulai terjadi semenjak beberapa bulan yang lalu ketika pemerintah mencanangkan program konversi minyak tanah ke gas elpiji.

Walaupun program tersebut baru di mulai di beberapa daerah dan sifatnya masih uji coba namun di lapangan keberadaan minyak tanah sudah sulit di temukan. Kalaupun ada minyak tanah di pangkalan pasti akan habis di serbu oleh warga masyarakat hanya dalam beberapa jam.Menurut salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Pancasan Bogor minyak tanah yang di kirim pagi hari akan habis pada siang hari. Koordinator Hiswana Migas daerah Bogor, Hedi Hedian sejak bulan oktober pasukan dari Pertamina memang di kurangi, makanya wajar sekarang ini terjadi kelangkaan minyak tanah di masyarakat, Warga masyarakat harus rela antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah, belum lagi melambungnya harga dipangkalan yang di beberapa tempat jauh dari HET yang di tetapkan pemerintah.

Program konversi minyak tanah ke gas elpiji adalah program jangka panjang, program yang bertujuan untuk penghematan penggunaan bahan bakar minyak di karenakan stok cadangan minyak mentah kita semakin menipis. Kalau kita lihat program ini memang program yang harus kita dukung bersama tetapi masalahnya pada persiapan dan pelaksanaannya. Karena di lapangan banyak sekali di temukan fakta yang terjadi kurang siapnya pelaksaaan program tersebut baik dari pertamina ataupun dari warga masyarakat.Banyak kalangan pengamat dan masyarakat menilai program konversi ini sebaiknya di tunda, sampai persiapan program tersebut benar-benar matang.

Pemerintah harus melakukan inventarisasi tentang jumlah masyarakat yang menggunakan minyak tanah yang bersubsidi. Karena selama ini pemerintah tidak mengetahui secara pasti jumlah masyarakat yang menggunakan minyak tanah bersubsidi. Belum lagi soal kesiapan warga masyarakat untuk beralih dari minyak tanah ke gas elpiji, karena tidak mudah mengubah kebiasaan masyarakat yang telah puluhan tahun menggunakan minyak tanah.Ketika semua itu sedang di lakukan maka pasokan minyak tanah jangan di kurangi dulu sehingga tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat, Oleh karena itu sekali lagi ternyata kuncinya adalah di pemerintah, di perlukan sosialisasi yang lebih panjang dan persiapan yang lebih matang sebelum program konversi ini di lakukan. Kita tentu tidak ingin program yang ber tujuan baik tetapi di lapangan justru semakin memberatkan rakyat kecil. Karena di masyarakat sekarang banyak terjadi pengangguran baru. Bagaimana tidak, contohnya banyak diantara para tukang gorengan yang sekarang membiarkan gerobaknya terpakir di halaman rumah alias tidak lagi berjualan karena sulitnya memperoleh minyak tanah sebagai salah satu bahan pokok untuk berjualan, kalaupun harus mengganti dengan gas elpiji mereka bingung cara mendapatkan dan menggunakanya, belum lagi masalah keuntungan. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah banyaknya ibu-ibu rumah tangga di beberapa daerah yang kembali menggunakan bahan bakar kayu bakar untuk memasak. Mudah-mudahan fakta di lapangan ini menyadarkan pemerintah untuk memikirkan secara matang sebelum program tersebut di laksanakan.





PKS BOSEL Bagi-bagi beras

4 02 2008

Bogor Selatan, 27/01/08’ Menyikapi mahalnya harga sembako yang terjadi akhir-akhir ini DPC PKS BOGOR SELATAN mengadakan kegiatan Bakti Sosial berupa penjualan Beras kualitas bagus dengan harga murah.

Kegiatan yang untuk kesekian kalinya ini di adakan di Rw 3,5,8 dan 11 di kelurahan Rangga mekar, Bogor Selatan, tepatnya di rumah Nana (ketua PJRW 11). Nampak dalam acara itu antara lain Achmad Ru’yat/ calon walikota dari PKS, Anggota DPRD Kota Bogor dapil V Najamudin, Ketua DPC PKS BOGOR SELATAN H. Bastian Rasyid dan beberapa pengurus DPC dan DPRa. Turut serta pula dalam acara tersebut para tokoh masyarakat dan Tokoh Agama setempat.

Sebelum acara penjualan beras murah berkualitas calon wali kota dari PKS Achmad Ru’yat sempat berbincang-bincang dengan warga masyarakat di daerah tersebut terutama dari kalangan ibu-ibu.

Dalam dialog tersebut para ibu mengeluhkan betapa mahalnya harga barang-barang kebutuhan pokok saat ini dan berharap jika nanti Achmad Ru’yat terpilih menjadi Wali Kota Bogor agar lebih memperhatikan nasib warga miskin dan bisa membuat harga sembako jadi lebih murah.

Sedangkan beberapa Tokoh Masyarakat mempertanyakan mengapa angka kemiskinan
dan pengangguran tidak pernah berkurang, dan juga sulitnya anak-anak mereka
memperoleh pekerjaan di kota Bogor.

Dalam Kesempatan itu sebanyak 200 Paket Beras kualitas bagus dengan harga yang murah habis terjual. Terlihat begitu senang dan antusiasnya warga masyarakat yang berbondong-bondong menghadiri acara. Tampak hadir juga para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para ketua RW, dalam sambutannya, tokoh masyarakat mengucapkan banyak terima kasih dan mengajak semua masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap PKS dalam PILKADA GUBERNUR 13 April 2008 dan PILKADA WALIKOTA Oktober 2008.





Calon Walikota PKS Bagi-bagi beras di Bogor selatan

4 02 2008

calon-walikota-pks-saat-memberikan-bahan-sembako.jpg

Bogor Selatan, 27/01/08’ Menyikapi mahalnya harga sembako yang terjadi akhir-akhir ini DPC PKS BOGOR SELATAN mengadakan kegiatan Bakti Sosial berupa penjualan Beras kualitas bagus dengan harga murah.

Kegiatan yang untuk kesekian kalinya ini di adakan di beberapa Rw di kelurahan Genteng, Bogor Selatan,tepatnya dia rumah Dahlan (ketua DPRa Genteng). Nampak dalam acara itu antara lain Achmad Ru’yat (calon walikota dari PKS), Anggota DPRD Kota Bogor dapil V Najamudin, Ketua DPC PKS BOGOR SELATAN H. Bastian Rasyid dan beberapa pengurus DPC dan DPRa.

Kita tahu Beras adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat ucap Rukyat dalam awal sambutannya, oleh karena itu Kami dari PKS BOGOR SELATAN mencoba sedikit meringkan beban masyarakat akibat harga sembako yang semakin mahal. Kegiatan ini bukan yang pertama dan insya Allah tidak yang terakhir karena Komitmen Kami dalam mambantu masyarakat akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang, bahkan tidak hanya subsidi beras tapi juga kegiatan layanan kesehatan GRATIS tambahnya yang juga diamini oleh Najamudin.

Dalam Kesempatan itu sebanyak 300 Paket Beras kualitas bagus dengan harga yang murah habis terjual. Terlihat begitu senang dan antusiasnya warga masyarakat yang berbondong-bondong menghadiri acara. Tampak hadir juga para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para ketua RW, dalam sambutannya, tokoh masyarakat mengucapkan banyak terima kasih dan mengajak semua masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap PKS dalam PILKADA GUBERNUR 13 April 2008 dan PILKADA WALIKOTA Oktober 2008.






Calon WALIKOTA PKS Kunjungi Kelurahan Cikaret

1 02 2008


Bogor Selatan;
berfose-setelah-selesai-acara-silaturahim-tokoh.jpg

Kali ini, DPC PKS Bogor selatan bersama dengan segenap pengurus dan anggota dewan dapil V mendampingi Achmad rukyat silaturahim bersama dengan tokoh masyarakat kelurahan cikaret. Kegiatan ini dalam rangka memperkuat Silaturahim PKS dengaan warga masyarakat.

Kegiatan silaturahim ini adalah yang kesekian kalinya dilaksanakan oleh PKS dalam rangka menjalin silaturahim dan memperkuat ukhuwah islamiyah antara kita. Nampak hadir dalam acara itu antara lain Anggota DPRD Kota Bogor dapil V Najamudin, Ahmadi Soekarno, Ketua DPC PKS BOGOR SELATAN H. Bastian Rasyid dan beberapa pengurus DPC dan DPRa serta para tokoh masyarakat kelurahan cikaret.

Kegiatan yang dilaksanakan di kantor kelurahan ini Achmad Ru’yat diberikan banyak sekali pertanyaan, saran, kritikan;salah satunya adalah mengenai masalah kemacetan yang semakin hari semakin menghiasi kota bogor, kemiskinan yang tidak kunjung selesai bahkan jumlahnya semakin bertambah, kebersihan, pendidikan yang masih mahal, masyarakat yang masih rawan kesehatan, dan lain-lain; Kegiatan diakhiri dengan doa yang sampaikan oleh salah satu ulama cikaret.






The Jungle tak Berizin?

22 01 2008

radar-bogor.com

KAPTEN MUSLIHAT – Dugaan wahana rekreasi The Jungle tidak memiliki izin, mendapat perhatian Anggota DPRD Kota Bogor. Selama dua hari berturut-turut, dua komisi yakni B dan C melakukan sidak di lokasi rekreasi air yang berada di kawasan mega hunian Bogor Nirwana Residence Kecamatan Bogor Selatan. Komisi B mulai sidak pertama pada Selasa (16/1), dilanjutkan Komisi C dua hari berikutnya.

Komisi B berangkat menuju The Jungle dengan membawa sejumlah pertanyaan. Diantaranya, terkait perizinan dan amdal dari wahana rekreasi. Mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat sekitar terkait kemacetan yang terjadi setelah dibukanya tempat rekreasi baru tersebut.

Anggota Komisi B Najamudin menanyakan terkait izin HO (gangguan), air resapan, izin pariwisata, penyerapan tenaga kerja, community development dan upaya mempertahankan suasana keindahan Bogor yang sudah mulai minim lahan hijaunya. Disamping meminta data-data PAD.

Sedangkan Anggota Komisi B Sugandi mengatakan masuknya investor memiliki kredit poin bagi perkembangan Kota Bogor. Khususnya dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi dan perizinan. Selain bangunan termasuk pajak hiburan. “Pemasukan pendapatan dari BNR sangat signifikan. Ke depan diharapkan perizinan harus tertib,“ ujarnya.

Kepala Bagian Prasarana The Jungle Taufik menjelaskan bahwa air resapan sudah melalui prosedural. Sedangkan BNR menyerap 86 persen tenaga kerja lokal. BNR juga sudah membangun MCK dan jembatan penyebrangan di dua wilayah yakni Mulyaharja dan Ranggamekar sebagai program Community Development. Adapun izin IMB dan HO sedang diurus secara bertahap. “Kami berjanji akan menyampaikan data-data yang diperlukan DPRD dalam waktu dekat,“ katanya.

Lain halnya dengan kedatangan Komisi C ke lokasi yang sama, kemarin. Sebelumnya, rapat evaluasi antara Komisi C dengan Dinas Binamarga, Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP), serta Bagian Penyusunan Program menguak fakta yang menggerakkan Komisi C untuk segera melakukan sidak. Yakni, The Jungle salah satu fasos-fasum Bogor Nirwana Residence ditengarai belum memiliki izin.

Menurut Ketua Komisi C Adhi Dhaluputra, hasil pengakuan dinas terkait diketahui di lokasi seluas 2,5 hektare tersebut sedang melengkapi izin. “Mereka sedang memproses izinnya. Pertanyaannya, kok baru mengurus izin? Padahal, lokasi yang di dalamnya terdapat arena bermain kolam renang ini telah beroperasi bahkan diresmikan oleh Walikota Bogor Diani Budiarto,” ujarnya.

Tentu saja ini amat disayangkan, apalagi selain tempat untuk berenang di tempat yang berlokasi di kaki Gunung Salak ini akan dibangun hotel dan mal. “Padahal lokasi tersebut kan daerah resapan air,” tandasnya. Persyaratan yang belum terpenuhi tetapi sudah beroperasi dikhawatirkan akan berujung pada keselamatan publik yang menggunakan sarana tersebut.

Bagaimana dinas terkait bisa lengah? “Ini kembali ke sebuah perizinan maka akan berhubungan dengan tim 9,” katanya. Dari sisi teknis mungkin ada hal yang sudah dipenuhi tapi secara utuh, Adhi menduga bisa jadi ada kenakalan pengusaha.

Tentu saja hal ini harus disikapi dengan adanya tindak lanjut peneguran. Awalnya, Adhi bersama komisinya akan merekomendasi agar aktivitas di lokasi tersebut dihentikan sampai izin selesai dan dinas terkait harus memberi peringatan. Setelah itu, pihaknya akan memanggil tim sembilan.

Pernyataan itu segera direvisi oleh Adhi usai melakukan sidak ke lokasi. Ia mengatakan BNR sudah mengajukan dan tengah diproses di dinas terkait. “Ada beda persepsi terkait hal teknis antara dinas dan pihak BNR misalnya soal hitungan volume bangunan yang termasuk baru pertama kali di Kota Bogor,” jelasnya.

Bagaimana dengan rekomendasi agar BNR menghentikan dulu aktivitasnya selama izin masih dalam proses? “Betul itu yang kita sorot. Kalau dari segi teknis seharusnya selesai dulu,” tandasnya. Sementara aspek teknis dan lingkungan hidup, Adhi melihat cukup baik. Tapi, lanjut Adhi, pihaknya akan terus mengawasi terkait masalah bangunan. Mulai dari parkir, jalan keluar sampai amdal.

Sementara itu, Anggota Komisi C Dadang Ruchyana tak memungkiri pihaknya dan Pemkot Bogor kecolongan. “Kita memang perlu investor tapi kita juga punya perda dan aturan bagaimana mengelola Bogor lebih baik,” tandasnya.

Apalagi ia menyayangkan jika walikota yang ikut meresmikan tak tahu kalau lokasi tersebut ternyata IMB-nya masih dalam proses. “Ini preseden buruk,” tegas politisi dari PKS ini. Belum lagi, kawasan tersebut adalah lahan terbuka hijau Kota Bogor dan salah satu wilayah tanpa limbah dan ramah lingkungan. Sanksi pun harus ditegakkan, lanjut Dadang, jangan sampai dinas terkait sungkan hanya karena walikota sudah meresmikan lokasi tersebut.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi C Yusuf Dardiri meminta agar BNR segera mengirimkan master plan ke DPRD tentang rencana pengembangan perumahan yang sampai 2.000 hektare itu. Termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan BNR untuk melestarikan alam di sana. Mengingat Bogor Selatan adalah daerah resapan air. RTRW yang ada sekarang pun untuk pemukiman sementara di BNR ternyata termasuk sebagai pusat bisnis. “Kita khawatir pengembangan BNR tidak sesuai dengan pengembangan arah Kota Bogor. Semua jalan sendiri-sendiri,” tandasnya.

Sebab berdasarkan RTRW pengembangan Kota Bogor ke arah utara bukan ke Bogor Selatan. “Rencananya kami akan mengundang mereka untuk mengkaji dan bersama-sama cari jalan keluar jangan sampai daerah tangkapan air menjadi daerah budidaya,” jelasnya.

Yusuf mengatakan, BNR mengakui kesalahan seharusnya tidak beroperasi hingga memenuhi persyaratan IMB. “Mereka harus mau. Makanya sebaiknya BNR segera memenuhi persyaratan itu. Kalau tidak kita akan lakukan tindakan polisioner,” tegasnya.

Sementara itu, Chief Busniness Developer Office Hendri Harmen menegaskan bahwa The Jungle telah memiliki semua perizinan. Mulai dari IMB, HO sampai siteplan. “Tidak benar itu. Jadi semua yang dibangun sudah berizin,” tandasnya. Kendati ia tak memungkiri ada beberapa hal yang masih diproses adalah bagaimana retribusi ke pemerintah dan sebagainya.  “Ya, kita ikuti aturan pemda,” katanya.

Pihaknya pun mengaku amat menghargai lingkungan. Terbukti dari semua siteplan, sekitar 60 persen ruang hijau. “Kami amat memperhatikan hal tersebut,” tandasnya. Bahkan ada cluster yang ruang hijaunya lebih dari 60 persen. (rtn)
(Redaksi)





Jembatan Ciracas Perlu Perbaikan

18 01 2008

jas-ciracas.jpgMasih seumur jagung, itulah kira – kira ungkapan yang pas untuk jembatan Ciracas jembatan yang menghubungkan RW 10 Kelurahan Curug dengan RW 06 Kel. Semplak. Belum lama dibangun tapi sudah mengalami kerusakan pada bagian sayap jembatan. “Jembatan ini pada diperbaiki tahun 2006 dengan anggaran Rp. 67.441.000,- juta. Namun sekarang sudah mengalami kerusakan dibagian sayap jembatan disebabkan pada sisi kanan bagian jalan jembatan tidak menggunakan talud”, ungkap jajat yang didampingi oleh Ade Fahrudin dan Usman Mahmud ketika reses anggota dewan pada hari jumat tanggal 27 Desmber 2007.

            Jajat juga  mengungkapkan, bahwa jembatan tersebut sebelum diperbaiki oleh Dinas Binamarga pernah diperbaiki oleh LPM Curug pada Tahun 2005. “Pada saat itu ketua LPM-nya masih Pak Nasir, perbaikan menggunakan dana blockgrant dan swadaya masyarakat. Dana yang terserap diperkirakan sebesar Rp 10 Juta. Namun karena memang memerlukan dana yang cukup besar sehingga perbaikan dilanjutkan pada tahun 2007 oleh Disbima”, tambah Jajat.

            Lebih jauh jajat juga mengungkapkan bahwa keberadaan jembatan tersebut sangat vital mengingat sebagai jembatan penghubung antara kelurahan Curug dan Semplak, “Sudah selayaknya pada tahun 2008 pada anggaran perubahan dapat dianggarkan untuk perbaikan jalan jembatan tersebut”, ujarnya.

             Selain meninjau jembatan Ciracas, juga meninjau jalan lingkungan yang menghubungkan SBJ dengan Cifor. Jalan lingkungan yang menembus warga RW 01 SBJ ini sampai saat ini baru dilakukan pengerasan dengan menggunakan batu – batu hasil swadaya masyarakat. “Oleh karena itu, pada tahun 2008 akan kami ajukan agar dapat dianggarkan pada tahun 2009”, demikian diungkapakan oleh lurah Bubulak Edi Nurjaman.

            Secara keseluruhan Reses Anggota Dapil IV dibagi dua tim. Tim pertama terdiri dari Iwan Suryawan, Gunarto, dan Untung Maryono. Smentara Tim 2 terdiri dari Jajat Sudrajat, Ade Fahrudin, dan Usman Mahmud. (*)





2008, PSB SMP dan SMA Pakai Sistem Online

14 12 2007

Sumber : Radar Bogor

08-12-2007 02:36 WIB

ospek-smu-6-web.jpgBOGOR – Sistem online Penerimaan Siswa Baru (PSB) tingkat SMP dan SMA di Kota Bogor mulai diterapkan 2008.Dengan sistem ini, akan mempermudah orangtua untuk mengakses PSB dan setiap sekolah bisa lebih transparan.

Kabid Dikmenum Disdik Kota Bogor, M Aim Hermana, mengatakan sistem online PSB tahun depan dilakukan untuk mempercepat prosedur PSB. Mengenai kesiapannya kata Aim sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Apalagi perangkatnya sudah ada yakni televisi dan komputer. Dengan adanya kedua alat itu, maka yang lainnya seperti sofware harus disediakan pula pihak sekolah. “Untuk mengaktifkan sistem online ini harus dipersiapkan perangkat lunak dan kerasnya,” jelasnya saat ditemui diruang kerjanya, kemarin.

Adapun alasan menggunakan sistem online kata Aim, untuk menumbuhkan transparan, kecepatan, keakuratan dan keterbukaan dengan menggunakan jaringan informatika.

Nantinya, lanjut Aim, mengenai sistem PSB bagi siswa melalui jalur prestasi, dan dari jalur lain kecuali PSB umum, tetap harus ada persyaratan khusus. Apalagi untuk Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) itu juga tetap akan dilakukan tes. Dan rencananya bagi siswa yang tidak mampu setiap sekolah akan membantu 10 persen. “Yang jelas menggunakan sisem online ini selain menguntungkan, juga memudahkan dalam penentuan passing grade,” paparnya.

Lebih lanjut Aim menjelaskan, untuk mempermudah sistem ini, rencananya awal 2008 sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai dilakukan. Selain itu panitia PSB juga akan dilatih bagaimana cara merakit dan memadukan sistem online sebelumnya diujicobakan.

Ditambahkan Kadisdik Kota Bogor, Bambang Gunawan Suganda, PSB dengan sistem online ini sampai saat ini masih dalam rencana dan ini masih dalam pengajuan anggaran. “Jadi Disdik masih dalam proses mempersiapkan. Karena untuk melakukan sistem online ini harus dipersiapkan perangkatnya baik lunak maupun keras,” tukasnya.

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor, Ani Sumarni, mengatakan mudah-mudahan dengan sistem online mempermudah orangtua untuk mengakses dan lebih transparan mengenai PSB. Karena selama ini PSB identik dengan berdesak-desakan. Dengan adanya sistem online ini, tentu tidak perlu lagi orangtua berbondong-bondong datang kesekolah. “Jadi orangtua bisa tinggal lihat di internet,” jelasnya.

Dengan sistem ini pula, lanjutnya, sistem ini lebih transparan dan nantinya tidak ada lagi kericuhan antara orangtua yang ingin mendaftarkan anaknya. “Saat ini kami (dewan, red) sedang memperjuangkan agar rencana ini bisa masuk dalam APBD 2008, dan jika masuk APBD untuk menyukseskan rencana ini dibutuhkan biaya Rp300 juta,” ujarnya.(nel)








Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.